Top 10 Foods That Increase Cancer Risk

About 1,444,920 new cases of cancer were expected to be diagnosed last year–while 559,650 people were expected to die from the disease, according to the American Cancer Society. That’s more than 1,500 people a day. What a startling statistic. In the book Cancer: 101 Solutions to a Preventable Epidemic (New Society Publishers, 2007) by Liz Armstrong et al, the No. 4 solution is “Eat a Healthy Diet.” Listed within are the 10 Foods and Drinks to Limit or Eliminate:

1. All charred food, which create heterocyclic aromatic amines, known carcinogens. Even dark toast is suspect.

2. Well-done red meat. Medium or rare is better, little or no red meat is best.

3. Sugar, both white and brown–which is simply white sugar with molasses added.

4. Heavily salted, smoked and pickled foods, which lead to higher rates of stomach cancer.

5. Sodas/soft drinks, which pose health risks, both for what they contain–sugar and various additives–and for what they replace in the diet–beverages and foods that provide vitamins, minerals and other nutrients.

6. French fries, chips and snack foods that contain trans fats.

7. Food and drink additives such as aspartame.

8. Excess alcohol.

9. Baked goods, for the acrylamide.

10. Farmed fish, which contains higher levels of toxins such as PCBs.

Support: Stop Deforestasi hutan hujan tropis

Deforestasi adalah salah satu penyebab utama dari perubahan iklim - dilihat dari 5 dari emisi gas rumah kaca (GRK), Indonesia menempati urutan ke 3 setelah China dan Amerika Serikat dalam rangking negara penyumbang GRK.

Indonesia kehilangan hutan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara pemilik hutan di dunia. Salah satu penyebab dari kehancuran dan tingginya emisi adalah alih fungsi dari pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang menyimpan banyak karbon. Dengan membuka lahan, membakar dan menurunan fungsi dari hutan lahan gambut telah melepaskan 2 milyar ton karbon dioksida setiap tahunnya.

Seluruh pemerintahan di dunia dan kalangan industri harus melindungi hutan hujan tropis yang tersisa sebelum semuanya terlambat demi menyelamatkan iklim, masyarakat pemilik dan yang hidup di sekitar hutan serta keanekaragaman hayati.

Beberapa cara untuk menghentikannya:

1) Pelarangan pembalakan dan pengrusakan lahan gambut

Indonesia : Moratorium atau jeda sementara seluruh konversi hutan dan lahan gambut.


2) Membeli minyak kelapa sawit dari produksi perkebunan yang bertanggung jawab

Baik pemasok maupun pengguna minyak sawit harus menghentikan pembelian dari perusahaan yang tidak mendukung moratorium atau jeda sementara atas alih fungsi hutan dan lahan gambut.


3) Perjanjian Iklim Internasional

• Bagi negara-negara yang ingin mendapatkan dana dari perdagangan karbon, seperti Papua Nugini, harus bersungguh-sungguh menghentikan deforestasi pada tahun 2015. Mereka harus mengambil langkah nyata penghentian pembalakan ilegal dan merusak.
• Tahap lanjut Protokol Kyoto harus menghentikan deforestasi untuk mengurangi emisi global gas rumah kaca. Kami menuntut komitmen yang mengikat secara hukum dengan target dan karena waktu yang tegas.
• Proses dari Protokol Kyoto harus mengadopsi usulan Greenpeace berjudul ‘Forest for Climate’ guna melindungi hutan serta hak-hak dan penghidupan masyarakat adat.

Semoga Pemerintah Indonesia lebih berpikir logis untuk keselamatan lingkungan hidup dan tidak sekedar mementingkan kepentingan material individu saja.

Trans Papua - Ancaman Baru untuk Hutan dan Masyarakat Papua

Jalan trans papua di rencanakan sepanjang 4500km yang akan menghubungkan Propinsi Papua dan Papua Barat. Trans Papua tersebut akan melintasi kawasan konservasi yang telah memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Foker LSM papua dengan dukungan Greenpeace merencanakan serangkaian kegiatan konsultasi publik pada bulan Juli dan desember 2008 untuk mengkaji resiko yang tak terhindarkan yang akan dihadapi masyarakat di kehidupan sosial dan lingkungan papua akibat pembangunan jalan trans papua ini. Hasil konsultasi publik ini akan menjadi rujukan utama bagi FOKER LSM Papua melaksakan kajian lingkungan strategis terhadap kebijakan percepatan pembangunan Papua. Hasil kajian tersebut merupakan landasan bagi FOKER LSM Papua menuntut pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut akan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua.

Pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan Trans-Papua, merupakan prioritas dari INPRES No. 5/2007 (tentang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat). Pembangunan infrastruktur secara umum diakui sebagai cara untuk membuka akses terhadap wilayah-wilayah terpencil. Kendati demikian, belajar dari wilayah Indonesia lainnya, pembangunan infrastruktur justru merupakan mengancam tanah adat, dan saat yang sama merusak kesatuan ekosistem hutan hujan tropis yang tersisa di Papua, kecuali jika seluruh pihak bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola (governance) pengurusan wilayah.

Sumber : Greenpeace news letter